Dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan seharusnya menjadi panduan dalam pengembangan mutu tenaga keperawatan di rumah sakit dengan tersusunnya rincian kewenangan klinis pada masing-masing rumah sakit. Namun pelaksanaan kredensialing di rumah sakit di Indonesia, terutama di Kota Batam belum tertata dengan baik.
Dalam Permenkes tersebut menyatakan bahwa setiap rumah sakit harus membentuk komite keperawatan. Komite keperawatan ini merupakan organisasi non struktural dengan keanggotaan yang terdiri dari tenaga keperawatan dan bidan. Komite Keperawatan bertanggungjawab dalam hal pengembangan mutu, kredensialing dan pembinaan etik profesi bagi perawat dan bidan sebagai pemberi asuhan kepada pasien.
Permenkes ini juga menyebutkan bahwa untuk meningkatkan tata kelola klinis yang baik, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari pimpinan rumah sakit dalam bentuk Surat Penugasan Klinis kepada tenaga keperawatan yang didasarkan atas rekomendasi dari Komite Keperawatan yang diawali dengan proses kredensial untuk staf keperawatan yang sudah memiliki kewenangan klinis sebelumnya.
Tenaga keperawatan memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Sayangnya, tenaga keperawatan juga memiliki motivasi rendah serta kesempatan yang terbatas dalam meningkatkan kemampuan profesinya. Agar profesionalisme dan kompetensi tenaga keperawatan dapat berkembang, maka diperlukan sistem pengorganisasian yang terencana dan terarah yang diatur oleh suatu wadah, dalam hal ini Komite Keperawatan Rumah Sakit. Masih banyak rumah sakit di Indonesia yang tidak memiliki Komite Keperawatan, banyak juga rumah sakit yang sudah memiliki Komite Keperawatan, tetapi minim kontribusinya.
Tuntutan akreditasi SNARS pada kompetensi dan kewenangan staf (KKS) 14 menjadi dasar pelaksanaan kredensial di rumah sakit agar rumah sakit mempunyai staf keperawatan yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya dan kebutuhan pasien.
Sebagai wadah non-struktural rumah sakit, Komite Keperawatan mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika, serta disiplin profesi, sehingga pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien diberikan secara benar sesuai standar yang baik dan sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yang kompeten dengan kewenangan yang jelas.
Kredensial adalah proses pengakuan profesi yang diberikan kepada individu yang dianggap kompeten dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya proses kredensial maka individu akan diakui keberadaannya. Perkembangan kredensial perawat di Indonesia masih lambat dan pelaksanannya kurang didukung oleh pemerintah.
Berdasarkan analisis penulis, proses kredensial di Kota Batam masih belum tertata secara sempurna dikarenakan oleh banyak faktor salah satunya belum semua rumah sakit di Kota Batam memiliki kebijakan mengenai kredensial tenaga perawat.
Oleh karenanya, Penulis ingin memberikan masukan kepada pemerintah daerah atau pun institusi pengelola rumah sakit, yaitu Pertama, perlu ada sosialisasi tentang Komite Keperawatan. Beberapa rumah sakit mempersepsikan Komite Keperawatan sebagai ancaman terhadap peran dan fungsi bidang keperawatan sehingga pembinaan keprofesian menjadi terhambat. Keberadaan Komite Keperawatan bukan untuk mengungguli peran Bidang Keperawatan, begitu pula sebaliknya.
Kedua, perlu disusun kebijakan tentang kredensial perawat di rumah sakit. Komite keperawatan rumah sakit wajib menyusun kebijakan tentang pelaksanaan kredensial bagi tenaga keperawatan di rumah sakit.
Ketiga, terus berupaya meningkatkan kinerja subkomite kredensial. Subkomite kredensial adalah penyelenggara proses kredensial yang harus mampu memberi kejelasan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan di rumah sakit agar kompeten dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai standar profesi. Kewenangan klinis diberikan kepada perawat dengan tujuan agar tidak menimbulkan konflik di antara tenaga kesehatan. Subkomite kredensial melaksanakan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan. Pada tahap awal pengujian sebaiknya melibatkan mitra bestari dan secara bertahap mulai mengurangi peran mitra bestari sedikit demi sedikit seiring dengan peningkatan kapasitas Komite Keperawatan.
Keempat, Meningkatkan peran strategis organisasi profesi. Organisasi profesi berperan dalam membina dan mendidik serta melindungi sumber daya manusia yang bernaung di bawah masing-masing organisasi profesi. Organisasi profesi (PPNI) seyogyanya memastikan bahwa mutu kompetensi SDM kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi profesi dapat mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi anggotanya.
Kelima, memastikan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi perawat. Upaya pengembangan kapasitas mencakup penyempurnaan aturan yang berlaku dan penataan jenjang karir secara lebih baik. Dengan pelaksanaan kredensial bagi tenaga perawat, dipastikan akan adanya peningkatan kompetensi perawat sehingga terjadi siklus penjaminan mutu berkelanjutan.
Keenam, Pembinaan dan pengawasan Komite Keperawatan. Pembinaan dan pengawasan Komite Keperawatan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan. Untuk hal ini, dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dapat memberikan sanksi administratif. Pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh perhimpunan/asosiasi perumahsakitan dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Oleh : Martini Heniastaty Patuwondatu
Mahasiswa S2 Prodi Kajian Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
